Pasal 18 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 18

Naskah asli

• Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Amandemen 1

• - Tidak ada perubahan -

Amandemen 2

• (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
• (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
• (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
• (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
• (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
• (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
• (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Amandemen 3

• (1) - Tidak ada perubahan -
• (2) - Tidak ada perubahan -
• (3) - Tidak ada perubahan -
• (4) - Tidak ada perubahan -
• (5) - Tidak ada perubahan -
• (6) - Tidak ada perubahan -
• (7) - Tidak ada perubahan -

Amandemen 4

• (1) - Tidak ada perubahan -
• (2) - Tidak ada perubahan -
• (3) - Tidak ada perubahan -
• (4) - Tidak ada perubahan -
• (5) - Tidak ada perubahan -
• (6) - Tidak ada perubahan -
• (7) - Tidak ada perubahan -

Artikel terkait:

• Pasal 1 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 2 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 3 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 4 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 5 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 6 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 6A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 7 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 7A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 7B - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 7C - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 8 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 9 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 10 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 11 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 12 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 13 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 14 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 15 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 16 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 17 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 18A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 19 - Undang-Undang Dasar 1945