Aturan Tambahan - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Aturan Tambahan

Naskah asli

• (1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
• (2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

Aturan Peralihan - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Aturan Peralihan

Naskah asli

• (1) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.
• (2) Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
• (3) Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
• (4) Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

Pasal 37 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 37

Naskah asli

• (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
• (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

Pasal 36C - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 36C

Naskah asli

• - Belum ada -

Pasal 36B - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 36B

Naskah asli

• - Belum ada -

Pasal 36A - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 36A

Naskah asli

• - Belum ada -

Pasal 36 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 36

Naskah asli

• Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 35 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 35

Naskah asli

• Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 34 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 34

Naskah asli

• Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Pasal 33 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 33

Naskah asli

• (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
• (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
• (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 32 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 32

Naskah asli

• Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Pasal 31 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 31

Naskah asli

• (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
• (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 30 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 30

Naskah asli

• (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
• (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

Pasal 29 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 29

Naskah asli

• (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
• (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Pasal 28 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28

Naskah asli

• Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 27

Naskah asli

• (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya.
• (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 26 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 26

Naskah asli

• (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
• (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 25E - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 25E

Naskah asli

• - Belum ada -

Pasal 25A - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 25A

Naskah asli

• - Belum ada -

Pasal 25 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 25

Naskah asli

• Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.