Pasal 24C - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 24C

Naskah asli

• - Belum ada -

Amandemen 1

• - Belum ada -

Amandemen 2

• - Belum ada -

Amandemen 3

• (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mangadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
• (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Daerah mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
• (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkaman Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
• (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
• (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
• (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Amandemen 4

• (1) - Tidak ada perubahan -
• (2) - Tidak ada perubahan -
• (3) - Tidak ada perubahan -
• (4) - Tidak ada perubahan -
• (5) - Tidak ada perubahan -
• (6) - Tidak ada perubahan -

Artikel terkait:

• Pasal 1 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 2 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 3 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 4 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 5 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 6 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 6A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 7 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 7A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 7B - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 7C - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 8 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 9 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 10 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 11 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 12 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 13 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 14 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 15 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 16 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 17 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 18 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 18A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 19 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 20 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 20A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 21 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 22 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 22A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 22B - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 22C - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 22D - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 22E - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 23 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 23A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 23B - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 23C - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 23D - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 23E - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 23F - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 23G - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 24 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 24A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 24B - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 26 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 27 - Undang-Undang Dasar 1945