Aturan Tambahan - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Aturan Tambahan

Naskah asli

• (1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
• (2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

Amandemen 1

• (1) - Tidak ada perubahan -
• (2) - Tidak ada perubahan -

Amandemen 2

• (1) - Tidak ada perubahan -
• (2) - Tidak ada perubahan -

Amandemen 3

• (1) - Tidak ada perubahan -
• (2) - Tidak ada perubahan -

Amandemen 4

• (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.
• (2) Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

Artikel terkait:

• Pasal 1 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 2 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 3 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 4 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 5 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 6 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 6A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 7 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 7A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 7B - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 7C - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 8 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 9 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 10 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 11 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 12 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 13 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 14 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 15 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 16 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 17 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 18 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 18A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 19 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 20 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 20A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 21 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 22 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 22A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 22B - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 22C - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 22D - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 22E - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 23 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 23A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 24 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 24A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 24B - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 24C - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 25 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 25A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 25E - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 26 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 27 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 28 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 29 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 30 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 31 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 32 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 33 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 34 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 35 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 36 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 36A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 36B - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 36C - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 37 - Undang-Undang Dasar 1945
• Aturan Peralihan - Undang-Undang Dasar 1945