Aturan Peralihan - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Aturan Peralihan

Naskah asli

• (1) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.
• (2) Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
• (3) Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
• (4) Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

Amandemen 1

• (1) - Tidak ada perubahan -
• (2) - Tidak ada perubahan -
• (3) - Tidak ada perubahan -
• (4) - Tidak ada perubahan -

Amandemen 2

• (1) - Tidak ada perubahan -
• (2) - Tidak ada perubahan -
• (3) - Tidak ada perubahan -
• (4) - Tidak ada perubahan -

Amandemen 3

• (1) - Tidak ada perubahan -
• (2) - Tidak ada perubahan -
• (3) - Tidak ada perubahan -
• (4) - Tidak ada perubahan -

Amandemen 4

• (1) Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
• (2) Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
• (3) Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Artikel terkait:

• Pasal 1 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 2 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 3 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 4 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 5 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 6 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 6A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 7 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 7A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 7B - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 7C - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 8 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 9 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 10 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 11 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 12 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 13 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 14 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 15 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 16 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 17 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 18 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 18A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 19 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 20 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 20A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 21 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 22 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 22A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 22B - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 22C - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 22D - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 22E - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 23 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 23A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 24 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 24A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 24B - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 24C - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 25 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 25A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 25E - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 26 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 27 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 28 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 29 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 30 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 31 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 32 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 33 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 34 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 35 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 36 - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 36A - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 36B - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 36C - Undang-Undang Dasar 1945
• Pasal 37 - Undang-Undang Dasar 1945
• Aturan Tambahan - Undang-Undang Dasar 1945