Memasang Kembali Motor Starter Toyota Kijang Super (5K)

Motor Starter Toyota Kijang Super (5K)

Yup, pada tulisan sebelumnya aku telah membahas tentang cara mengganti switch motor starter atau sering juga disebut dengan solenoid dinamo starter, serta juga telah melakukan pengujian tanpa beban pada motor starter tersebut. Kemudian disimpulkan bahwa motor starter yang sebelumnya bermasalah, sekarang sudah dalam kondisi OK dan siap digunakan.

Mengganti Switch Motor Starter Toyota Kijang Super (5K)

Switch Motor Starter

Yup, setelah dilakukan pengujian pada motor starter (baca: Cara Mengetahui Kerusakan Pada Motor Starter Toyota Kijang Super) ternyata masalah ada pada bagian switch starter atau solenoid starter yang tidak mampu mendorong gigi pinion pada motor starter saat mobil dicoba starter. Kesimpulannya switch starter tersebut harus diganti dengan yang baru, huhuhuhu.

Cara Mengetahui Kerusakan Pada Motor Starter Toyota Kijang Super (5K)

Rangkaian Tes Motor Starter

Hmm, pada tulisan sebelumnya aku telah menjelaskan tentang cara melepas motor starter pada mobil Toyota Kijang Super (5K) karena hipotesis (kesimpulan sementara) dari masalah mobil tidak mau di-starter adalah kerusakan komponen pada motor starter. Nah, pada tulisan kali ini aku akan menjelaskan tentang cara melakukan tes atau pengujian untuk mengetahui komponen mana yang mengalami kerusakan.

Cara Melepas Motor Starter Toyota Kijang Super (5K)

Motor Starter Toyota Kijang Super (5K)

Ulalaa, Kirun pagi ini ngambek, mesinnya tidak mau menyala saat di-starter, huhuhuhu. Hmm, memang belakangan ini Kirun lebih sering berdiam diri di garasi (jadi garage queen) alias jarang keluar, serta sekitar semingguan ini memang (lupa) tidak pernah dipanasi, hehehehe.

Aturan Tambahan - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Aturan Tambahan

Naskah asli

• (1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
• (2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

Aturan Peralihan - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Aturan Peralihan

Naskah asli

• (1) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.
• (2) Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
• (3) Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
• (4) Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

Pasal 37 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 37

Naskah asli

• (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
• (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

Pasal 36C - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 36C

Naskah asli

• - Belum ada -

Pasal 36B - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 36B

Naskah asli

• - Belum ada -

Pasal 36A - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 36A

Naskah asli

• - Belum ada -

Pasal 36 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 36

Naskah asli

• Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 35 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 35

Naskah asli

• Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 34 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 34

Naskah asli

• Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Pasal 33 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 33

Naskah asli

• (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
• (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
• (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 32 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 32

Naskah asli

• Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Pasal 31 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 31

Naskah asli

• (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
• (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 30 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 30

Naskah asli

• (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
• (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

Pasal 29 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 29

Naskah asli

• (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
• (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Pasal 28 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28

Naskah asli

• Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 27

Naskah asli

• (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya.
• (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 26 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 26

Naskah asli

• (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
• (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 25E - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 25E

Naskah asli

• - Belum ada -

Pasal 25A - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 25A

Naskah asli

• - Belum ada -

Pasal 25 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 25

Naskah asli

• Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 24C - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 24C

Naskah asli

• - Belum ada -

Pasal 24B - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 24B

Naskah asli

• - Belum ada -

Pasal 24A - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 24A

Naskah asli

• - Belum ada -

Pasal 24 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 24

Naskah asli

• (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
• (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 23G - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 23G

Naskah asli

• - Belum ada -

Pasal 23F - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 23F

Naskah asli

• - Belum ada -

Pasal 23E - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 23E

Naskah asli

• - Belum ada -

Pasal 23D - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 23D

Naskah asli

• - Belum ada -

Pasal 23C - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 23C

Naskah asli

• - Belum ada -

Pasal 23B - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 23B

Naskah asli

• - Belum ada -

Pasal 23A - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 23A

Naskah asli

• - Belum ada -

Pasal 23 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 23

Naskah asli

• (1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
• (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
• (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
• (4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
• (5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 22E - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 22E

Naskah asli

• - Belum ada -

Pasal 22D - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 22D

Naskah asli

• - Belum ada -

Pasal 22C - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 22C

Naskah asli

• - Belum ada -

Pasal 22B - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 22B

Naskah asli

• - Belum ada -

Pasal 22A - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 22A

Naskah asli

• - Belum ada -

Pasal 22 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 22

Naskah asli

• (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
• (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
• (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 21 - Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 21

Naskah asli

• (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.
• (2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.